Analisis Potensi Penerimaan PPH dan PPN Pada Pelaksanaan Program KUR

Aziz, Abdul and Setiawan, Hadi and Arie Damayanty, Sofia (2013): Analisis Potensi Penerimaan PPH dan PPN Pada Pelaksanaan Program KUR. Published in: Kajian Ekonomi dan Keuangan , Vol. 17, No. 2 (8 July 2013): pp. 159-178.

Abstract

The Government of Indonesia (GoI) is committed to encourage the development of the real sector and empower of MSMEs, one of the programs is People's Business Credit (KUR) that has been implemented since 2007. This program is intended for MSMEs who are considered have feasible business but have not bankable. To support the program, the GoI has allocated a budget in the form of the State Capital Investment (PMNJ and Return on Assurance Services (IJPJ to a designated credit guarantee companies, namely PT Askrindo and Perum Jamkrindo. So far the government only focuses on controlling fiscal risks that may occur to avoid the possibility of default that will erode the value of IJP and PMN. GoI never examines the potential revenues generated by economic activities financed by the KUR itself. This article aims to simulate the calculation of the potential Income Tax and Value Added Tax (VAT) of economic activity conducted by the recipient of KUR both Micro and Retail. The calculations show that there is a total potential Income Tax and VAT generated by the KUR program in 2013 amounted Rp13,77 trillion. This results show that the program has potential revenues or the state through Income Tax and VAT.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: Analysis of Potential Income Tax and Value Added Tax Revenue from SMEs Credit Program
• Language: Indonesian
• Keywords: MSMEs, people's business credit (KUR), potential of taxes
• Subjects: H - Public Economics > H2 - Taxation, Subsidies, and Revenue; H - Public Economics > H3 - Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents

References

Aziz, Abdul. Analisis Efektifitas dan Kesinambungan Program KUR (Sebuah Review atas Penelitian World Bank). Info Risiko Fiskal, Edisi 2 Tahun 2011.

Aziz, Abdul. Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia Dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011.

Kemu, Suparman Zen. 2011. Tax Ratio Indonesia, Posisi dan Prospek Peningkatannya. Jurnal Keuangan & Moneter. Vol. 14 No. 1. Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Andi. Yogyakarta.

Marsyahrul, Tony. 2006. Pengantar Perpajakan. PT Grasindo. Jakarta.

Mulyono. 2010. Credit Guarantee/Insurance for People Wealth. Diakses dari http://mulyono-oke.blogspot.com/2010/04/gearing-ratio-dalam-penjaminan.html pada bulan Maret 2013

Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Granit. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Wiloejo Wirjo Wijono, Adrianus Dwi Siswanto, Abdul Aziz, Mohamad Nasir (Tim Pengkaji/Penulis). 2011. Risiko Fiskal Atas Kesinambungan Program Kredit Usaha Rakyat, Kementerian Keuangan. Jakarta

Zainul Basri, Yuswar dan Mulyadi Subri. 2003. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Raja Grafindo Persada. Jakarta.