Hukum Baku Perbankan Syariah

Putra, Adhitya (2018): Hukum Baku Perbankan Syariah.

Abstract

Abstract

The adoption of standard agreements from the beginning of their birth up to now raises controversy both regarding the existence and validity of the standard contract. The Civil Code does not specifically set up standard agreements. This writing is focused on two issues, namely the validity of the agreement with the standard clause connected with the principles of sharia and the legal consequences of the lack of freedom of contract. This research is a normative research that refers to legislation and jurisprudence by using both primary and secondary legal materials. The legal material is collected through literature study and then analyzed qualitatively. This study concludes: first, agreement with conventional standard clause is no longer question whether or not the agreement is valid, but more important is the fairness of the contents of the standard clause and in the corner of sharia standard contract tends to lead to injustice. Secondly, normatively there is no legal effect due to the lack of freedom of contract in the agreement.

• Item Type: MPRA Paper
• English Title: Islamic Banking standard law
• Language: Indonesian
• Keywords: Keywords: Hukum Perdata, Kontrak Baku, Prinsip Syariah.
• Subjects: A - General Economics and Teaching > A1 - General Economics > A11 - Role of Economics ; Role of Economists ; Market for Economists

References

References Ridwan Khairandy, “Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Makalah, Jogjakarta, 2007, Simanjuntak, Ricardo, “Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 1339 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Artinya perjanjian tidak dapat dibuat sebebas-bebasnya tetapi ada batasannya. Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Alumni, Bandung, 1994), hlm. 24. J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1,Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1995, Ridwan Khairandy, “Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Makalah, Jogjakarta, 2007, Ricardo Simanjuntak, “Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003, Erie Hariyanto Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Penerbit Tishdia V o l . 1 N o. 1 Juni 2 0 1 4 Budi Agus Riswandi Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank, JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000